draf perda pariwisata

                                                                                                        DRAF

12 Agustus 2013

 
   

LEMBARAN DAERAH

KOTA DEPOK

TAHUN : 2013

NOMOR :   

 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR :             TAHUN 2013

 

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang

 

a.    Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang undangan;

b.      bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional;

c.      bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor  21 Tahun 2002 yang mengatur tentang Izin Usaha Pariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan  dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 66 Tahun 2001 yang mengatur tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penggantian dan penyesuaian;

d.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

Mengingat

 

 

1.     Undang Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok daan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,

2.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5.         Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7.   Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia             Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia            Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor :125);

11.    Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 85 s/d 97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata

12.   Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah                Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);

13.  Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19  Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

DAN

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

                 Menetapkan : PERATURAN  DAERAH TENTANG  KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.        Kota adalah Kota Depok.

2.        Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Depok.

3.        Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.

4.        Walikota adalah Walikota Depok.

5.        Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk   tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

6.          Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

7.        Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Kota.

8.        Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap  orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan  masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Kota dan pengusaha.

9.        Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

10.     Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada  dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di  dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,  fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang  saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11.     Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

12.        Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

13.     Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi     pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

14.     Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan   pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

15.       Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.

16.     Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja     pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

17.     Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk    pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

18.     Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesbilitas yang disediakan bagi   dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.

19.     Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.

20.      Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.

21.     Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha untuk dapat   menyelenggarakan usaha pariwisata.

22.       Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

23.    Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

24.      Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.

25.     Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat  dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

26.      Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

27.      Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

28.       Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

29. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupunmengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

30.     Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

31.     Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

 

 

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Bagian ke Satu

Azas

Pasal 2

 

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas :

 

a.        Manfaat;

b.        Kekeluargaan;

c.        Adil dan merata;

d.        Keseimbangan;

e.        Kemandirian;

f.         Keletarian;

g.        Partisipatif;

h.        Berkelanjutan ;

i.          Demokratis;

j.          Kesetaraan dan

k.        Kesatuan

l.          Pemerataan;

 

Bagian ke Dua

Tujuan

Pasal 3

 

Kepariwisataan bertujuan untuk :

a.        meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

b.        meningkatkan kesejahteraan rakyat;

c.        Menghapus Kemiskinan;

d.        Mengatasi Pengangguran;

e.        melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;

f.         memajukan kebudayaan;

g.        Mengangkat citra daerah dan citra bangsa

h.        Memupuk rasa cinta tanah air;

i.          Memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa

j.          Mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa

 

                                                                                            BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

 

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

 

a.        Menjungjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara  manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manuasia dan lingkungan;

b.        Menjungjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya dan kearifan loka;

c.        Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilam, kesetaraan dan proporsionalitas;

d.        Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;

e.        Memberdayakan masyarakat setempat;

f.         Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematik dalam  kerangka otonomi  daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;

g.        Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;

h.        Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia


BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

                                                                       Bagian ke Satu

                                                    Jenis Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 5

 

Pembangunan Kepariwisataan meliputi:

a.        industri pariwisata;

b.        destinasi pariwisata;

c.        pemasaran; dan

d.        kelembagaan kepariwisataan.

 

                                                                          Bagian ke Dua

                                                                       Industri Pariwisata

                                                                                 Pasal 6

 

Pembangunan Industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hurup a  antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarhi dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;

Bagian ke Tiga

Destinasi Pariwisata

Pasal 7

 

Pembangunan Destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hurup b antara lain pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil  dan Menengah, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum  serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan;

 

Bagian ke Empat

Pemasaran

Pasal 8

 

Pembangunan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hurup c antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan baik di tingkat Kota, Propinsi maupun Nasional  dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kota Depok sebagai Destinasi pariwisata yang berdaya saing;

Bagian ke Lima

Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 9

 

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hurup d antar lain pengembangan organisasi pemerintah dan atau pemerintah daerah swasta dan

Masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.  

 

BAB V 

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 10

 

(1)      Penetapan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek:

a.    sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;

b.    potensi pasar;

c.    lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;

d.    perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

e.    lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;

f.     kesiapan dan dukungan masyarakat; dan

g.    kekhususan dari wilayah.

(2)      Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya   persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(3)        Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.

(4)      Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota  dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

(5)         Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan walikota.

 

BAB VI

USAHA PARIWISATA

Bagian ke Satu

Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 11

 

                     Usaha pariwisata meliputi:

a.        Daya tarik wisata;

b.        Kawasan pariwisata;

c.        jasa transfortasi wisata;

d.        jasa perjalanan wisata;

e.        jasa makanan dan minuman;

f.         penyediaan akomodasi ;

g.        penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

h.        jasa pramuwisata;

i.          penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

j.          jasa konsultan pariwisata;

k.        jasa informasi pariwisata;

l.          jasa pramuwisata;

m.       wisata tirta dan

n.        solus per aqua (spa);

o.        usaha pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

 

 

Bagian ke Dua

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 12

 

(1)      Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia

(2)      Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.      pengelolaan pemanduan air panas alami;

b.      pengelolaan gua;

c.      pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;

d.      pengelolaan museum;

e.      pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;

f.       pengelolaan obyek ziarah dan

g.      jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

 

(3)     Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak      berbadan hukum atau perseorangan.

(4)      Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

 

Bagian ke Tiga

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 13

 

(1)      Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf  b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

(2)      Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.      penggunaan atau penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha           pariwisata  dan fasilitas pendukung lainnya;

b.      penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan

c.      usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

(3)      Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum.

 

Bagian ke Empat

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 14

 

(1)      Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

(2)      Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri:

a.      mengangkut wisatawan atau rombongan; dan

b.      merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya.

(3)      Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau  perseorangan.

 

Bagian ke Lima

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 15

 

(1)      Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata

(2)      Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan     dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

(3)      Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi         pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

(4)      Usaha biro perjalanan Wisata dan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh          perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum.

 

Bagian ke Enam

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 16

 

(1)      Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

(2)      Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.    restoran;

b.    rumah makan;

c.    bar/rumah minum;

d.    kafe;

e.    pusat penjualan makanan dan minuman;

f.     jasa boga; dan

g.    usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

(3)      Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan     peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.

(4)      Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi       dengan   peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

(5)      Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi   dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau tidak penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang berpindah-pindah.

(6)      Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan    untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak        berpindahpindah.

(7)      Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

(8)      Pusat penjualan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup e merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.

(9)      Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

(10)   Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

                           

Pasal 17

 

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, waktu operasional usahanya ditetapkan mulai pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.

Pasal 18

 

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.

 

Bagian ke Tujuh

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 19

 

(1)      Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf  f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan  untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

(2)      Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.    hotel;

b.    bumi perkemahan;

c.    persinggahan karavan;

d.    vila;

e.    pondok wisata; dan

f.     akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Walikota

(3)        Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a.    hotel bintang; dan

b.    hotel non bintang.

(4)        Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

(5)        Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.

(6)       Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

(7)         Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

(8)        Jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:

a.      motel;

b.      rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar;

                                   Pasal 20

 

(1)      Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang       berbadan hukum.

(2)      Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dapat diselenggaran oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum;

(3)        Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dan f diselenggarakan oleh perseorangan.

 

                              Pasal 21

 

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

a.        pertunjukan kesenian tradisional;

b.         informasi pariwisata Kota Depok;

c.        penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat; dan

d.        penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah.

 

 

Pasal 22

 

(1)      Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel bintang  selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.

 

(2)      TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

a.    diskotik;

b.    pub;

c.    bar di hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;

d.    karaoke;

e.    spa;

f.     panti pijat  dan ;

g.    wisata Tirta.

 

 

Bagian ke Delapan

                                           Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

                                          Pasal 23

 

(1)      Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:

a.      gelanggang olahraga;

b.      gelanggang seni;

c.      arena permainan;

d.      hiburan malam;

e.      panti pijat;

f.       taman rekreasi;

g.      karaoke;

h.      jasa impresariat/promotor; dan

i.        usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

(2)      Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.      lapangan golf;

b.      driving golf;

c.      rumah bilyar;

d.      gelanggang renang;

e.      lapangan tenis;

f.       pacuan kuda;

g.      ice skating;

h.      pusat kebugaran (fitness center);

i.        gelanggang futsal;

j.        gelanggang bowling; dan

k.      jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

(3)      Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.      sanggar seni;

b.      galeri seni;

c.      gedung bioskop;

d.      gedung pertunjukan seni; dan

e.       jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

(4)       Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a.       wahana permainan anak dan keluarga; dan

b.      jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.

(5)      Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a.      kelab malam;

b.      diskotek;    

c.      pub.

(6)       Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a.      panti pijat;

b.      refleksi;

c.      mandi uap.

(7)      Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a.      taman rekreasi;

b.      taman bertema; dan

c.      jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

(8)        Jenis usaha karoke sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g meliputi      sub jenis usaha karoke

(9)        Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi jenis sub usaha jasa impresariat/promotor.

 

Pasal 24

 

(1)      Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c sampai huruf h, serta ayat (5)         diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

(2)      Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) selain huruf c sampai dengan huruf h, ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

 

                                  Pasal 25

 

(1)      Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilarang memasukan pengunjung dibawah usia 18 tahun dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.

(2)      Walikota wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

 

                                                                                                     Bagian ke Sembilan

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,

Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 26

 

(1)      Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

(2)       Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)                      diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

 

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 27

 

(1)      Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita,        feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

(2)      Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

 

Bagian ke Sebelas

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 28

 

(1)      Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j merupakan usaha yang menyediakan sarana dan       rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

(2)      Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang    melakukan kegiatan usaha pariwisata.

 

Bagian ke Duabelas

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 29

 

(1)      Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k adalah usaha yang   menyediakan dan/atau                    mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan  wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

(2)      Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik    wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.

(3)      Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan olehperseorangan atau  badan usaha     yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

 

Bagian ke Tigabelas

Usaha Wisata Tirta

Pasal 30

 

(1)      Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

(2)      Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang bergerak          dibidang pariwisata.

 

Bagian ke Empatbelas

Usaha Solus Per Aqua (Spa)

Pasal 31

 

(1)      Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

(2)      Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan      hukum atau perseorangan.

 

 

BAB VII

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 32

 

(1)      Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memiliki TDUP yang      diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

(2)      Pendaftaran Usaha Pariwisat bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi perseorangan   maupun pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata;

(3)        TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.

 

Pasal 33

 

(1)      TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan  usaha kepariwisataan.

(2)      TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

 

Bagian ke Dua

                                                                                 Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 34

 

(1)      TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;

(2)      Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a.    Poto copy KTP yang masih berlaku;

b.    Poto copy akta pendirian perusahaan

c.    Poto copy Tanda Daftar Perusahaan

d.    Poto copy SIUP

e.    Poto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan

f.     Profil perusahaan;

(3)      Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

 

 

Bagian ke Tiga

Tata Cara Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 35

 

(1)      Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau Badan Hukum kepada Walikota atau    pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 34;

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

 

Bagian Ke Empat

Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 36

 

(1)      TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang usaha pariwisata

(2)      TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

(3)      Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

 

 

BAB VIII

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian ke Satu

Pembekuan Sementara

Pasal 37

 

(1)      Walikota dapat membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata, apabila pengusaha :

a.    Terkenan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan eraturan    perundang undangan, atau

b.    Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih;

(2)      Tanda Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara;

(3)      Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwsata kepada walikota paling lambat 14 hari kerja setelah dilakukan          pembekuan;

 

                                                                       Pasal  38

 

(1)      Pengusaha dapat dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tana Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :

a.    Terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1);

b.    Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1)

(2)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan dan tata cara pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian ke Dua

Pembatalan

Pasal 39

(1)      Walikota dapat membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :

a.    Terkena sanksi  penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

b.    Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih, atau

c.    Membubarkan usahanya.

(2)      Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1);

(3)      Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Walikota paling lambat 14 hari kerja setelah dilakukan pembatalan.

 

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

 

Bagian ke Satu

Hak

Pasal 40

 

(1)      Setiap orang berhak:

a.    memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;

b.    melakukan usaha pariwisata;

c.    menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau

d.    berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

(2)      Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

a.    menjadi pekerja/buruh;

b.    konsinyasi; dan/atau

c.    pengelolaan.

 

 

Pasal 41

 

(1)      Setiap wisatawan berhak memperoleh:

a.    informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;

b.    pelayanan kepariwisataan sesuai dengan     standar;

c.    perlindungan hukum dan keamanan;

d.    pelayanan kesehatan;

e.    perlindungan hak pribadi; dan

f.     perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

 

Pasal 42

 

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

 

Pasal 43

 

                     Setiap pengusaha pariwisata berhak:

a.    mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;

b.    membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;

c.    mendapatkan perlindungan hukum dalam  berusaha; dan

d.    mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian ke Dua

Kewajiban

Pasal 44

 

                     Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.    menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;

b.    menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;

c.    memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan

d.    mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

 

 

Pasal 45

 

                     Setiap orang berkewajiban:

a.    menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan

b.    membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

 

Pasal 46

 

(1)      Setiap wisatawan berkewajiban:

a.    menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

b.    memelihara dan melestarikan lingkungan;

c.    turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan

d.    turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

(2)      Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan     disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.

(3)      Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak diindahkan maka wisatawan yang          bersangkutan dapat diusir dari lokasi pariwisata.

 

Pasal 47

 

(1)      Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

a.    menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

b.    memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

c.    memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

d.    memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

e.    memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

f.     mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

g.    mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

h.    meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;

i.      berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

j.      mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat              usahanya;

k.    memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

l.      memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

m.   menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sekitar;

n.    menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan

o.    menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian ke Tiga

Larangan

Pasal 48

 

(1)      Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

(2)      Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3)      Setiap pengusaha usaha kepariwisataan dilarang membuka waktu operasional diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(4)      Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik dan pub dilarang menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

(5)      Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan untuk jenis usaha bar, kelab malam, diskotik, karaoke, panti pijat, spa, dan pub, dilarang mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(6)      Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik, karaoke, pub, panti pijat, rumah bilyar, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang   bersifat usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari hari besar keagamaan.

(7)      Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah untuk kegiatan usaha pariwisata jenis rumah bilyar untuk kepentingan olahraga.

(8)      Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

 

BAB IX

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

 

Pasal 49

 

(1)      Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

(2)      Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.

(3)      Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Propinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

(4)      Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

 

Pasal 50

 

(1)        Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana

(2)      Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:

a.    wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;

b.    wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;

c.    wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan

d.    pakar/akademisi 2 (dua) orang.

(3)        Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

(4)        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diataur dengan Peraturan Walikota.

 

 

Pasal 51

 

(1)      Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), setelah pelantikan segera membentuk unsur pelaksana   untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

(2)       Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.

(3)       Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(4)      Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana            sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

 

Pasal 52

 

(1)      Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:

a.    pemangku kepentingan; dan

b.    sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)        Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)         Pengelolaan dana yang bersumber  dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat

 

BAB X

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 53

 

(1)      Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata.

(2)      Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.    pengusaha pariwisata;

b.    asosiasi usaha pariwisata;

c.    asosiasi profesi; dan

d.    asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

(3)      Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.

(4)      Gabungan Industri Pariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

(5)      Gabungan Industri Pariwisata melakukan kegiatan antara lain:

a.    menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam                        pembangunan  bidang kepariwisataan;

b.    meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata dengan pengusaha pariwisata di daerah lain dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;

c.      mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan

d.   menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.

  

Pasal 54

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

 

 

BAB XI

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,

SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

 

Bagian ke Satu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 55

 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian ke Dua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 56

 

(1)      Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.

(2)      Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.

(3)      Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 57

 

(1)      Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.

(2)      Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.

(3)      Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)      Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

  

Bagian Ketiga

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 58

 

(1)      Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)      Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

 

 

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 59

 

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

 

Pasal 60

 

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

 

Pasal 61

 

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

 

Pasal 62

 

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

 

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Bagian ke Satu

Pembinaan

Pasal 63

 

(1)      Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata.

(2)      Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a.    koordinasi secara berkala;

b.    pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

c.    pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan

d.    perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata.

(3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

 

Bagian ke Dua

Pengawasan

Pasal 64

 

(1)      Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.

(2)      Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala OPD.

(3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

  

Pasal 65

 

(1)      Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha hiburan, Walikota dapat membentuk Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH);

(2)      Keanggotaan TPUH terdiri dari unsur Pemerintah Daerah,TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI Kota Bandung dan Unsur Asosiasi Kepariwisataan.

(3)      Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

 

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian ke Satu

Pembinaan

Pasal 66

 

(1)      Dalam rangka pembinaan terhadap usaha kepariwisataan Pemerinah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh  jenis usaha kepariwisataan;

(2)      Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setiap 3(tiga) bulan sekali oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

 

Bagian Kedua

Pengawasan

 

Pasal 67

(1)       Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap seluruh jenis usaha kepariwisataan

(2)        Setiap penyelenggara hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik didalam gedung maupun diluar gedung yang diselenggarakan oleh jasa usaha pariwisata, wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

(3)         Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum   pelaksanaan pertunjukan;

(4)       Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan pertunjukan disertai penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan perundang undangn yang berlaku.

 

Pasal 68

 

            (5)      Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap:

a.      proses dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan/atau

b.      pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.

(6)      Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

a.      pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan;

b.      pengujian dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;

 

 

 

                                                                   BAB XV

                                  SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

 

(1)      Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi;

(2)       Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang                bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan;

 

                                                                             Pasal 70

 

(1)      Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan pasal 47 dikenakan  sanksi administrasif;

(2)      Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.    teguran tertulis;

b.    pembatasan kegiatan usaha;

c.    pembekuan sementara kegiatan usaha; dan

(3)      Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.

(4)      Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasa ayat (2) hurup b, dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)      Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

 

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

 

(1)      Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (aepuluh miliar rupiah).

(2)      Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak                 fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dipidana penjara palng lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

 

 

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 72

 

(1)      Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang kepariwisataan.

(2)      Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.      menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang      kepariwisataan;

b.     menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan  sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;

c.      meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang       kepariwisataan;

d.        memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;

e.      melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan       penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f.        meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan;

g.      menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan       memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h.      memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;

i.        memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.        menghentikan penyidikan;

k.      melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air menurut unsur yang      dapat dipertanggungjawabkan.

 

Pasal 73

 

(1)      Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil           penyelidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)      Penanggung jawab atas penyelenggaraan kepariwisataan diwajibkan memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang     Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat berita acara mengenai penyidikan sesuai dengan kenyataan dan kebenaran dan ditandatangani olehnya dan disampaikan kepada Walikota.

(4)      Apabila hasil penyidikan terdapat atau diduga terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-        undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.

 

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

 

(1)      Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ijin Usaha Kepariwisataan yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka penyelenggara usaha pariwisata wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

(2)      Pengusaha jasa usaha pariwisata yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK), wajib mengajukan permohonan      pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

                 

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pariwisataan (Lembaran Daerah Kota  Depok Tahun 2003  Nomor 39  Seri C)  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

                                                                                                              Pasal 76

 

Perauran Daerah ini mulai berlaku sejak di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

 

 

 

                                                                                                                                             Ditetapkan di Depok

                                                                                                                                             Pada tanggal                        2013

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                        

WALIKOTA DEPOK

 

 

 

 

H. NUR MAHMUDI ISMAIL

 

 

 

Diundangkan di Depok

pada tanggal 15 Juni             2013

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

 

 

HJ. ETY SURYAHATI, SE. M

2 tanggapan untuk “draf perda pariwisata

  1. Selamat Pagi Bapak/Ibu, Saya Desi Kurniawati mahasiswa semester 6 Politeknik Negeri Jakarta prodi MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) ingin bertanya perihal internship atau magang. Apakah Dinas Pemuda, Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata kota Depok membuka magang untuk mahasiswa? Saya ingin mengajukan magang dibidang kebudayaan terlebih yg berhubungan dengan pariwisata dan MICE. Saya sangat berharap jika balasan ini diberikan respon oleh Bapak/Ibu. Terimakasi Sebelumnya.

    1. Haloo kak selamat pagi, sebelumnya untuk bulan apa ya kak? karena bulan Agustus sampai September sudah penuh

Tinggalkan Balasan